Koba (Bangka Tengah) Dalam rangka
mewujudkan pembangunan zona integritas lingkungan Kanwil Kementerian Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Jum’at (09/09), Subbag Ortala dan Kepegawaian Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan
monitoring dan pembinaan pembangunan zona integritas. Kegiatan ini bertempat di
ruang pertemuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dan diikuti
oleh seluruh pegawai yang terdiri dari utusan KUA, MIN, MTsN, penyuluh, dan pengawas.
Kepala Kanwil Kemenag Bangka Belitung
yang diwakili kasubbag Ortala dan Kepegawaian, H. Jamaludin, S. Ag beserta tim
disambut langsung oleh Plh. Kepala Kemenag Kabupaten Bangka Tengah Mustaryadi,
M.Pd.I didampingi Kasubbag Tata Usaha Eyde Tusewijaya, S.E, M.M.
Dalam arahannya, Jamaludin menyampaikan
pesan Kakanwil agar setiap pegawai agar lebih meningkatkan kinerjanya, baik
dalam hal kedisiplinan, laporan capaian output kinerja harian pegawai dan
sasaran kinerja pegawai (SKP).
Lebih kanjut Ia menyebutkan bahwa tahun
ini untuk wilayah bangka belitung 5 satker kabupaten/kota sudah dimasukkan
sebagai pilot project pembangunan zona integritas dalam upaya menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui
reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik.
Masih menurutnya, Pembangunan zona
integritas ini merupakan penjabaran dari penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi birokrasi (PMPRB), dimana yang menjadi leading sectornya adalah Biro
Ortala Kementerian Agama RI.
Diungkapkan jamaludin, kenaikan nilai
PMPRB sejalan lurus dengan nilai Tunjangan kinerja yang diterima. Meskipun beberapa
waktu lalu penilaian yang dilakukan oleh BPK terkait laporan keuangan
Kementerian Agama mengalami penurunan dari WTP-DPP menjadi WDP, maka tahun ini
untuk menebus hal tersebut Kementerian Agama melauli Inspektoran Jenderal
(Itjen) semakin gencar-gencarnya menggenjot PMPRB ini yang dijabarkan melalui
pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Sehingga diharapkan
langkah-langkah ini nantinya bisa menutupi kelemahan-kelemahan Kementerian
Agama dari sisi penilaian laporan keuangan.
“Ibaratnya meskipun penilaian laporan keuangan
kita WDP, tapi penilaian kinerjanya bagus, jangan sampai terjadi penilaian
laporan keuangannya buruk, penilaian PMPRB juga anjlok,”tegasnya.
Dalam pembangunan zona integritas itu
sendiri nantinya akan dibentuk Tim yang akan mempersiapkan dokumen-dokumen,
yang terkait dengan unsur pengawasan, tata laksana dan pelayanan publik antara
lain: SOP, Renstra, e-Office, website, dll. (eMHa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar