Koba (Bangka Tengah) - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah Drs. H. Muhammad Sidik, MH di dampingi Kasubbag Tata Usaha H. Akhmad Sofa, S.Pd.I.; M.S.I. mempimpin rapat koordinasi Tim Reformasi Birokrasi dan Tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di ruang pertemuan, Kamis siang (11/6).
Dalam sambutan sekaligus arahannya, M. Sidik mengajak kepada seluruh peserta rapat untuk bekerja lebih keras lagi dan selalu menjaga kekompakan sehingga nilai RB dan ZI bisa meningkat dari tahun sebelumnya.
"Kita harus memiliki tim yang kompak, karena tanpa kerjasama mustahil bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya."pintanya.
Sebagai langkah awal untuk mewujudkan cita-cita tersebut, baru-baru ini dirinya beserta rombongan telah melakukan studi kaji ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan untuk melihat sejauh mana sekalugus menggali informasi terkait penerapan RB dan pembangunan ZI di sana.
Tidak menunggu lama, Tim kerja RB dan ZI langsung diperbaharui melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah Nomor 128 Tahun 2020 dan Nomor 129 Tahun 2020.
Dirinya mengingatkan, meskipun tim kerja ini nantinya tidak menerima honor, namun hal tersebut jangan menjadi kendala dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Kemenag Bangka Tengah.
"Tim ini tidak ada honornya, tapi ini sangat penting karena menyangkut kredibilitas kantor kemenag Bateng."ujar M.Sidik.
Tidak hanya sampai disitu, dirinya berharap dalam semester pertama ini ada peningkatan dari periode sebelumnya, sehingga dimasa mendatang siapapun yang menjadi pimpinan di sini tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan saat ini.
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha hal senada juga disampaikan kepada seluruh tim agar mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan RB dan ZI tersebut, karena dalam waktu dekat ini dokumen data dukung yang dibutuhkan harus diupload ke dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI).
Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.(eMHa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar